• Jelajahi

    Copyright © GardaIndo.Com

    Iklan

    Iklan

    Camat Malaka Barat Tunjukkan Ketidaknetralan di Pilkada 2024, Diduga Terlibat Kampanye Paslon SBS

    GardaIndo.Com
    25/11/2024, 15:20 WIB Last Updated 2024-11-25T08:22:22Z Dibaca kali


    Malaka
    - Pada 25 November 2024, publik di Kabupaten Malaka dihebohkan oleh beredarnya sebuah video pendek yang menunjukkan Camat Malaka Barat, Remigius A. Bria, yang diduga menunjukkan ketidaknetralannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Malaka 2024. 


    Dalam video berdurasi 18 detik yang viral di media sosial, Camat Remi Bria tampak berdiri sejajar dengan Petrus Bria Seran, seorang anggota DPRD dari Partai NasDem, yang mendampingi calon Bupati SBS. Mereka berdua berada di Teras Rumah Haitumuk saat menyambut kedatangan artis nasional Mario Klau.


    Mario Klau, seorang penyanyi asal Malaka, hadir untuk memeriahkan kampanye akbar Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, SBS, di Lapangan Umum Betun pada 20 November 2024. Dalam video tersebut, Camat Remi Bria tampak berdiri persis di belakang calon Bupati SBS, sebuah momen yang memunculkan spekulasi tentang ketidaknetralannya dalam Pilkada Malaka yang sedang berlangsung.


    Ketidaknetralan seorang ASN, seperti yang terlihat dalam video tersebut, tentu saja menimbulkan pertanyaan terkait kode etik dan integritas pejabat publik. Pasalnya, sebagai camat, Remigius A. Bria seharusnya menjaga netralitas dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis, apalagi yang melibatkan salah satu calon dalam Pilkada. Tindakan ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap jajaran pemerintahan di Malaka.


    Dalam video yang beredar, juga tampak kehadiran Petrus Bria Seran, yang merupakan anggota DPRD dari Partai NasDem, serta turut mendampingi SBS dalam acara tersebut. Hal ini menambah kesan bahwa Camat Malaka Barat sengaja hadir dalam acara yang bernuansa kampanye politik, yang seharusnya dihindari oleh ASN yang terikat aturan netralitas.


    Sampai berita ini diturunkan, media masih berusaha untuk mengonfirmasi perihal kejadian tersebut kepada pihak terkait. Sejumlah kalangan berharap adanya klarifikasi resmi mengenai ketidaknetralan yang ditudingkan kepada Camat Malaka Barat, serta tindakan yang mungkin diambil oleh instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik ASN jika terbukti ada pelanggaran. (Tim/B)

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini